Perbaharui Indeks Kerawanan Pemilu
Bawaslu Perbaharui IKP sebagai Sumber Informasi Mencegah Kerawanan Pemilu
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Loly Suhenty menyatakan harus ada program pencegahan di daerah yang biasa masuk ke daftar rawan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Karena keberhasilan IKP adalah menurunkan tingkat kerawanan pemilu.
"Jika ada daerah yang selalu masuk rawan tinggi, berarti ada masalah dalam pencegahan," katanya di Jakarta, pada Senin, (5/9/2022).
Padahal Bawaslu selalu mengevaluasi program kerja lembaga setiap tahun. Selain itu, Bawaslu juga mengevaluasi IKP. Oleh karena itu, harus ada program menggabungkan data hasil pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan sengketa pemilu dengan data penelitian IKP sebelum menyusun IKP Pemilu 2024. Lolly mengingatkan agar data internal dimanfaatkan untuk memotret data kerawanan yang lebih lengkap.
"Gunakan data hasil pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan sengketa. Data internal menguatkan data dan variabel penelitian," terangnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat ini menyarankan analis Bawaslu harus bekerja keras bersama peneliti eksternal dalam mengaji setiap informasi, data, hasil evaluasi IKP dan hasil pengawasan Bawaslu.
"Saya tahu tahapan penyusunan ini cukup panjang dan melelahkan. Tapi kita harus berjuang agar IKP menjadi dasar kebijakan untuk menyusun program pencegahan Bawaslu," pungkasnya.
Anggota Bawaslu ini menutup kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu dengan tema "Redesain Konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu" menghasilkan beberapa kesepakatan antara peneliti dengan analis Bawaslu, antara lain, Pertama, IKP sebagai alat prediksi dan deteksi dini kerawanan pemilu harus memberikan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan dan program pencegahan.
Kedua, periode waku (dimensi tenporal) dalam menganalisis IKP berasal dari data Bawaslu sejak tahun 2019 sampai tahun 2022. Namun, sumber data tersebut perlu memperhatikan isu-isu khusus pada setiap tahapan pemilu. Ketiga, penelitian IKP terhadap Bawaslu Provinsi harus berbeda dengan analisa potensi kerawanan di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota.
