Bawaslu Mendengar, Berikut Pesan-Pesan Para Alumni

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Wirdya Ningsih anggota Bawaslu periode 2008-2012 mengatakan setiap masa memiliki masalah tersendiri. Ia mengharapkan ada analisis SWOT untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.

"Bawaslu periode saat ini sudah memprediksi masalah pemilu dan pemilihan serentak dengan analisis SWOT," katanya pada acara Bawaslu Mendengar yang dilaksanakan di Jakarta pada Minggu, 15 Mei 2020.

Untuk menyiapkan kerja pengawasan dan penegakan hukum pemilu, Wirdya Ningsih mengharapkan struktur organisasi terbaru bisa menyelesaikan masalah yang sudah dianalisis sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Nur Hidayat Sardini sebagai Ketua Bawaslu Periode 2008-2012 menyampaikan pandangannya dalam kegiatan Bawaslu Mendengar. NHS mengawali paparan dengan doa selamat untuk pimpinan Bawaslu periode 2022-2027 bekerja dengan baik sampai selesai.

NHS, panggilan akrab ketua Bawaslu periode pertama ini mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menguatkan struktural penyelenggara pemilu. "Pertama kali penyelenggaraan pemilu diawasi dari pusat sampai ke TPS, ada pengawasnya," ujar dosen Undip ini.

Masukan NHS lainnya, kerangka hukum sudah kuat dalam penyelesaian masalah dalam undang-undang. Kemudian, pengawasan sudah bekerja dengan tugas dan fungsi sangat baik. "Tapi Bawaslu belum menjangkau kemandirian suara pemilih," terangnya.

NHS mengatakan daya jangkau dan jelajah pengawasan Bawaslu belum sampai memastikan kemandirian pemilih dalam menggunakan hak pilih. Bawaslu juga belum memiliki bank data dalam manajemen perkara. "Tidak cukup pintar dalam mengelola data hasil pengawasan dan penegakan hukum, seperti jumlah penanganan dugaan politik uang, putusan pengadilan dan sebagainya" terangnya.

Ketua Bawaslu Periode 2017-2022, Abhan memberikan pandangan dalam Bawaslu Mendengar yang dilaksanakan pada Minggu, 15 Mei 2022.

Abhan mengatakan tidak ada perbedaan yang prinsip dalam pelaksaan pemilu 2019 dengan tahun 2024. Begitu juga dalam pelaksanaan pemilihan untuk kepala daerah. Oleh karena itu, penyelenggara lebih siap. "Berbeda dengan 2017, UU belum ada pas kami dilantik, jadi persiapan kami sangat pendek," terang advokat asal Jawa tengah ini.

Dilain sisi, Abhan mengingat perkembangan politik uang. Dalam pandangan abhan, politik uang bisa berkembang sesuai dengan digitalisasi politik uang. "Bisa saja orang menggunakan aplikasi transaksi atau dompet lain dalam politik uang," terangnya.

Dalam paparannya, Abhan menyentil Afifuddin yang menjadi komisioner KPU. Ia mengharapkan Afif membuktikan keahliannya dalam pengawasan dalam menyusun PKPU yang sesuai dengan kerja-kerja pengawasan. "Kebetulan pak Afif ini mengambil posisi sebagai Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU," katanya.

Muhammad, Ada Dalil Agama dalam Bawaslu Mendengar

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 yang juga Ketua DKPP periode saat ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bawaslu Mendengar. Muhammad mengatakan, manusia diberi dua telinga dan satu mulut sebagai sunatullah. "Biar kita lebih banyak mendengar dari pada berbicara," terangnya.

Muhammad mengutip pendapat Imam Ghozali yang mengatakan agar manusia memikirkan banyak hal sebelum bicara. Sehingga ada pencegahan mandiri sebelum mendapatkan masalah akibat pembicaraan. Sehingga, tidak ada yang merasa lebih pintar sebelum memikirkan pandangannya. "Bawaslu Mendengar ini memiliki dasar filosofis agamanya, itulah makna mendengar," katanya.

Ketua DKPP mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu adalah produk terbaik yang digunakan banyak lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Muhammad menjelaskan IKP berhasil menjadi alat pencegahan dan pengawasan pemilu sekaligus sebagai dasar untuk indeks kerawanan dalam di lembaga lain. "Jasa Daniel Zuhron yang memikirkan sangat keras untuk membangun IKP ini yang menjadi legasi Bawaslu dalam pengawasan," terangnya.

Selain itu, Muhammad mengharapkan Bawaslu memperbaiki komunikasi politik. Karena kebanyakan aduan masyarakat ke DKPP disebabkan masalah telat dalam merespon dan mengkomunikasikan persoalan yang dibawa masyarakat. "Jangan telat dalam komunikasi. Sangat disayangkan Bawaslu diaudukan ke DKPP hanya karena komunikasi," tegasnya.

Wahida Suaib, Ada Mediator Untuk Menyelesaikan Masalah Beda Pendapat anatara KPU dengan Bawaslu

Anggota Bawaslu Periode 2008-2012 Wahida Suaib mengharapkan ada mediator yang bisa menyelesaikan masalah komunikasi dan perbedaan pandangan antara KPU dengan Bawaslu. "Pak Afif diharapkan bisa menyelesaikan masalah dua lembaga ini, seperti sipol, e-rekap dan lain-lain," katanya.

Mantan Anggota Bawaslu yang sekarang aktif di Kemitraan ini mengharapkan pemilu inklusif sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024. Selain itu, pelibatan masyarakat yang kreatif sudah dilakukan dan diharapkan ada peningkatan untuk kedepannya. "Sudah ada terobosan yang sangat bagus sebagai master piece seperti SKPP dan debat hukum pemilu," terangnya.

Wahidah meminta penyelenggaraan pemilu untuk ramah disabilitas. Karena disabilitas membutuhkan uluran tangan untuk aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu. "Contoh sederhana apakah situs KPU dan Bawaslu dapat diakses oleh disabilitas," jelasnya.

Terakhir, Wahidah meminta Bawaslu bisa membawa kesetaraan gender dalam alam pikiran. Karena kesetaraan gender bukan hanya masalah jumlah keterwakilan perempuan. Tapi, ia mengharapkan kesetaraan gender diperkuat dalam pikiran dan tindakan. "Jangan ada panel Bawaslu lagi yang hanya all man forum kedepannya," pintanya.

Dewi, Regulasi yang Baik Menyelematkan Bawaslu dalam Bekerja

Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 Ratna Dewi Petalolo mengaharapkan Bawaslu periode 2022-2027 menguatkan regulasi dalam bekerja. Menurutnya, penguatan peraturan internal Bawaslu untuk mencegah sengketa di pengadilan dan sengketa hukum lainnya. "Perbawaslu harus disusun dengan baik, khususnya revisi yang sudah ada sebelumnya," terangnya.

Untuk seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi, Dewi mengharapkan ada pertimbangan pemahaman hukum yang mumpuni yang harus diperhatikan. Karena pengalaman kerja di Bawaslu dan pemahaman hukum pemilu mengurangi kemungkinan masalah akibat putusan dan pekerjaan pengawas pemilu di tingkat provinsi. "Penguatan SDM pengawas menjadi penting untuk penegakan hukum pemilu," terangnya.

Dewi mengatakan anggota Bawaslu yang menjadi komisioner KPU seperti Afifuddin dan Parsadaan bisa membangun komunikasi dalam pengamatan hukum khususnya administrasi pemilu. "Semoga ada penguatan hukum administrasi pemilu di KPU dan komunikasi lebih baik dengan Bawaslu," terangnya.

Bambang Eka, Pemilu Tidak Mampu Memperbaiki Budaya Politik

Anggota Bawaslu Periode 2008-2012 Bambang Eka Cahya Widodo meminta setiap pengawas merenungi konsep 'setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya'. Bambang meminta perhatian penuh untuk budaya politik dari penyelenggara pemilu, peserta dan pemilih. "Pendidikan politik kurang mendapat porsi yang memadai," katanya.

Ada kemunduran dalam praktek politik dalam indeks demokrasi. Jadi, pemilu tidak memperbaiki budaya politik. Kasus politik uang dan partisipasi pemilih yang merupakan bagian dari budaya politik tidak bisa diselesaikan. "Bawaslu saat ini harus serius untuk menguatkan budaya politik dalam penegakan hukum pemilu," terangnya.

Nasrullah, Alumni Bawaslu Bisa Membantu Kapan Saja

Anggota Bawaslu periode 2012-2017 mengatakan, Alumni Bawaslu bisa menyampaikan masukan kapan saja untuk membantu kerja-kerja Bawaslu. Narullah menegaskan Bawaslu lebih baik Bawaslu Mendengar untuk mendengar penggiat pemilu. "Kita ini bisa kapan saja, yang penting itu Bawaslu mendengarkan pandangan pemantau pemilu," ucapnya.

Nasrullah mengatakan Alumni Bawaslu bisa hadir setiap saat, jika Bawaslu membutuhkan. Karena alumni memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pengawas yang bekerja saat ini. "Setiap saat kami siap jika dibutuhkan," pungkasnya.

Image source: Humas Bawaslu