Sejarah waduk kedung ombo adalah sejarah tragedi multidimensional. Dalam kasus kedung ombo yang begitu mencuat di tahun 1985 terdapat tragedi dehumanisasi (pelanggaran kemanusiaan dan stigmatisasi komunis bagi siapapun yang menolak digusur), tragedi depolitisasi (pembungkaman kritisisme massa dan terror negara terhadap sipil tak bersenjata), dan tragedy ekonomi (modernisme a’la pemerintahan colonial dengan uang hutang dari World Bank dan Bank Exim Jepang yang sampai kini belum terbayar serta perampasan tanah petani yang menjadikan mereka jatuh dalam kejamnya kemiskinan). Sejarah ini tidak boleh terulang lagi !!! untuk itu sejarah kedung ombo musti mampu menjadi bahan refleksi nasional dan lokalitas terutama boyolali sebagai tempat saya tinggal dan tempat tragedy kedung ombo ini terjadi.
Kasus tragedi Waduk Kedung Ombo (WKO) awalnya bermula dari rencana pemerintah orde baru untuk mendirikan bendungan raksasa seluas 6.576 hektar yang areanya mencakup bagian wilayah di tiga Kabupaten, yaitu; Sragen, Boyolali, dan Grobogan. WKO yang sedianya diperuntukan membendung lima aliran sungai, dirancang memiliki luas 6576 hektar, terdiri dari wilayah perairan yang sudah ada seluas 2.830 hektar dan sisanya yang 3.746 hektar akan di dapat melalui “pembebasan” lahan pertanian masyarakat. Program pembangunan WKO sebenarnya merupakan bagian dari program pemerintahan orde baru dibawah Soeharto untuk “me-modernisasi” pembangunan perekonomian Indonesia di sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi yang sebenarnya juga tidak dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perairan yang sudah ada sebelumnya dirasa telah mencukupi kebutuhan irigasi petani. Sehingga megaproyek perluasan dan pembangunan bendungan kedung ombo dirasa hanya menjadi lahan basah korupsi dan bagi-bagi proyek croni-croni Soeharto. Pendanaan megaproyek ini diambil dari hutang luar negeri senilai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.